Pemerintah Somalia secara resmi mengecam keras masuknya Menteri Luar Negeri Israel ke Kota Hargeisa tanpa izin. Kecaman tersebut disampaikan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Republik Federal Somalia yang dirilis di Mogadishu pada 6 Januari 2026.
Dalam pernyataan itu ditegaskan bahwa Hargeisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Federal Somalia. Pemerintah Somalia menyatakan tidak pernah memberikan izin apa pun terkait kunjungan pejabat Israel ke kota tersebut.
Kementerian Luar Negeri Somalia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara. Langkah itu dianggap melanggar prinsip dasar hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara berdaulat.
Pemerintah Somalia menegaskan bahwa Hargeisa adalah wilayah Somalia yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, segala bentuk kehadiran resmi atau aktivitas diplomatik asing di wilayah Somalia harus melalui persetujuan pemerintah federal yang sah.
Dalam pernyataan resminya, Somalia menekankan bahwa tindakan Israel tersebut tidak memiliki dasar hukum. Semua bentuk kontak, kunjungan, atau kerja sama yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah federal dinyatakan batal dan tidak sah.
Kementerian juga menyebut bahwa tindakan ini tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun bagi Somalia. Sebaliknya, hal tersebut justru memperkuat posisi Somalia dalam mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatannya.
Somalia menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk intervensi yang tidak dapat diterima dalam urusan dalam negeri negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tindakan itu dinilai berpotensi menciptakan ketegangan politik dan diplomatik di kawasan Tanduk Afrika.
Pernyataan itu juga menegaskan bahwa praktik semacam ini bertentangan dengan Piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional, serta Undang-Undang Dasar Uni Afrika. Somalia mengingatkan pentingnya menghormati kedaulatan, kesetaraan antarnegara, dan prinsip non-intervensi.
Selain itu, Somalia menekankan bahwa setiap upaya untuk memperlakukan sebagian wilayahnya secara terpisah tanpa persetujuan Mogadishu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap norma internasional yang berlaku.
Pemerintah Somalia menyerukan kepada Israel untuk segera menghentikan semua tindakan yang dianggap merongrong kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Somalia. Seruan ini disampaikan secara tegas sebagai peringatan diplomatik.
Somalia juga mendesak Israel agar mematuhi sepenuhnya kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Kepatuhan tersebut dianggap penting untuk menjaga stabilitas regional dan hubungan antarnegara yang berbasis pada aturan.
Dalam pernyataannya, Somalia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk mengambil sikap jelas. Somalia meminta organisasi-organisasi tersebut menegaskan dukungan terhadap kedaulatan dan persatuan Somalia.
Pemerintah Somalia menekankan bahwa tidak ada ambiguitas mengenai status wilayahnya di mata hukum internasional. Seluruh wilayah Somalia berada di bawah satu kedaulatan yang diakui secara global.
Seruan tersebut juga ditujukan kepada seluruh mitra internasional Somalia. Mogadishu meminta agar semua pihak menghormati batas-batas negara Somalia sebagaimana telah diakui secara resmi.
Kementerian Luar Negeri Somalia kembali menegaskan komitmennya terhadap diplomasi damai dan keterlibatan internasional yang konstruktif. Somalia menekankan bahwa semua hubungan luar negeri harus dilandasi penghormatan timbal balik dan hukum internasional.
Meski demikian, Somalia menegaskan haknya untuk mengambil langkah-langkah diplomatik dan hukum yang diperlukan. Langkah tersebut akan ditempuh demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional.
Pemerintah Somalia juga menilai bahwa tindakan sepihak seperti ini dapat memperumit upaya stabilisasi dan rekonsiliasi nasional yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, semua pihak diminta bertindak dengan penuh tanggung jawab.
Dalam konteks lebih luas, Somalia melihat insiden ini sebagai ujian terhadap komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip kedaulatan negara. Mogadishu menegaskan bahwa standar yang sama harus berlaku bagi semua negara.
Pernyataan tersebut diakhiri dengan penegasan bahwa Somalia akan terus mempertahankan persatuan nasionalnya. Tidak ada kompromi terhadap status wilayah dan kedaulatan negara.
Pemerintah Somalia menegaskan bahwa segala bentuk diplomasi di wilayahnya harus melalui pemerintah federal. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini akan selalu dihadapi dengan sikap tegas.
Dengan pernyataan ini, Somalia kembali mengirimkan pesan kuat kepada dunia internasional bahwa kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayahnya adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar